Dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno adalah? terjadinya pemberontakan di berbagai daerah kedudukan PKI semakin kuat Indonesia semakin condong pada blok Barat munculnya persaingan perwira tinggi dan menengah di TNI kurangnya dukungan rakyat pada pemerintah Jawaban yang benar adalah B. kedudukan PKI semakin kuat. Dilansir dari Ensiklopedia, dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh presiden soekarno adalah kedudukan PKI semakin kuat. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. terjadinya pemberontakan di berbagai daerah adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. kedudukan PKI semakin kuat adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. Indonesia semakin condong pada blok Barat adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. munculnya persaingan perwira tinggi dan menengah di TNI adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. kurangnya dukungan rakyat pada pemerintah adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. kedudukan PKI semakin kuat. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Labelingseperti ini memang disandarkan atas realitas bahwa NU sebagai organisasi pernah melakukan tindakan politik untuk membela Soekarno dalam menggoalkan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom), yang saat itu dianggap sebagai sebuah konsepsi yang salah oleh organisasi sosial keagamaan lainnya, sebab menempatkan agama dan komunis dalam- Singkatan NASAKOM adalah kepanjangan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Lantas, apa pengertian NASAKOM, tujuan, dan siapa pencetusnya? NASAKOM dicetuskan oleh sang proklamator, Ir. Sukarno. Meskipun baru dikenal luas menjelang berakhirnya dekade 1950-an, namun konsep ini sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia RI pertama sejak 17 Agustus 1945. Konsep NASAKOM kemudian diusulkan Sukarno pada Februari 1956. Konsep ini oleh Bung Karno disebut sebagai tiga pilar utama Demokrasi Terpimpin dalam pemerintah Republik Indonesia, yaitu pilar Nasionalis, pilar Agama, dan pilar NASAKOM Nasionalisme, Agama, Komunisme Gagasan tiga pilar utama sudah terbersit dalam pikiran Sukarno sejak 1926, atau pada tahun yang sama ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia PNI. Mengenai embrio NASAKOM, Sukarno menulisnya dalam surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda edisi 1926 “Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno. “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” tambahnya. Pada masa pergerakan nasional kala itu, dalam pikiran Sukarno, ada 3 aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing tiga pilar tersebut. Terlebih, di Pemilu 1955, partai-partai politik yang mewakili tiga ideologi besar itu menjadi pemenangnya, yakni PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama NU, serta juga Sejarah Pemberontakan PKI 1926-1927 di Sumatera Terhadap Belanda Tiga Serangkai Indische Partij dalam Sejarah Pergerakan Nasional Sejarah Hidup Tjokroaminoto Pemimpin Abadi Sarekat Islam Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili Indische Partij IP. IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada 1912 oleh Tiga Serangkai yakni Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar. Menurut Sukarno, Sarekat Islam SI yang dipimpin oleh Tjokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini. Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Kala itu, komunisme belum menjadi ideologi terlarang, begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama. Pada 1926 itu pula, menjelang pergantian tahun baru 1927, PKI melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatera Barat. Namun, aksi tersebut bisa digagalkan dan tokoh-tokoh komunis sempat menjadi incaran pemerintah juga Akhir Sejarah Aidit Ketua PKI Usai Peristiwa G30S 1965 Perjuangan Ki Hajar Dewantara dan Sejarah Hari Guru Nasional Biografi Ir Sukarno Kisah Tragis dan Kesepian di Akhir Hidupnya Alasan Penerapan NASAKOM dan Tujuannya Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali didengungkan Sukarno setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1956. Alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia. Zulfikri Suleman dalam Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 menuliskan, menurut Sukarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat. “Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” beber juga Sejarah Politik Masa Demokrasi Liberal Pemerintahan dan Kepartaian Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Sebagai pengganti Demokrasi Parlementer, Sukarno menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini, lanjut Bung Karno, berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau NASAKOM. Hanya saja, tidak semua kalangan sepakat dengan sistem Demokrasi Terpimpin beserta NASAKOM ala Sukarno itu. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta. Rosihan Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, NASAKOM berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden, dan itulah yang kemudian terjadi. Seperti diungkapkan Syafii Maarif melalui buku Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996, Hatta kemudian mundur dari wakil presiden karena Sukarno semakin juga Apa Saja Asas Demokrasi dan Ciri Pemerintahan Demokratis Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin? Sistem Demokrasi Terpimpin akhirnya diterapkan juga, begitu pula dengan konsep NASAKOM. Sukarno menyatukan tiga kekuatan politik terbesar di Indonesia kala itu untuk memperkuat posisinya sebagai presiden. Sukarno bahkan menyatakan bahwa NASAKOM merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan HariKkemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, Bung Karno menegaskan “Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada NASAKOM; siapa yang tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” lantang Sukarno dikutip dari Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia 2004 karya Jan S. Aritonang. “Sekarang saya tambah Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada NASAKOM; Siapa tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya. Terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September G30S 1965 membuat kepemimpinan Sukarno mulai digoyang. G30S PKI merupakan awal runtuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno. Setelah kekuasaan Sukarno benar-benar terkikis dan kepemimpinan negara mulai diambil-alih oleh Soeharto, segala hal yang berbau komunis menjadi terlarang. Penerapan NASAKOM pun berakhir, begitu pula dengan sistem Demokrasi juga Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno di Indonesia 1959-1965 Pengertian Demokrasi Pancasila Sejarah, Prinsip, & Ciri-cirinya Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo I Program & Penyebab Jatuhnya - Sosial Budaya Penulis Iswara N RadityaEditor Addi M Idhom ManipolUSDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3). Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945. Masa Orde Baru Mahasiswa/Alumni Universitas Indonesia04 Januari 2022 1017Halo Agung S., kakak bantu jawab ya. Dampak diberlakukannya Nasakom Nasionalis, Agama, dan Komunis, yaitu diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Konsep Nasakom pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1926 dalam artikel surat kabar Soeloh Indonesia Moeda. Pada masa Demokrasi Parlementer, tepatnya Februari 1956, Presiden Soekarno mengusulkan kembali konsep Nasakom. Konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis dianggap sebagai tiga pilar utama yang mewakili tiga faksi politik masa itu. Tiga faksi politik yang dimaksud, yaitu 1 nasionalis diwakili oleh kalangan tentara; 2 agama mewakili kalangan Islam; 3 komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Presiden Soekarno menganggap konseps ini lebih cocok dengan Indonesia dibandingkan Demokrasi Parlementer yang diadopsi dari barat. Selanjutnya menurut Soekarno "“Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” sebutnya. Sejak saat itu, Presiden Soekarno makin gencar mengkampanyekan konsep Nasakom dalam berbagai kesempatan. Meski, baru dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nasakom ini resmi dijalankan Presiden Soekarno. Semoga membantu ya.
1 Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. 2. Kranemburg, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu bertentangan dengan UUD 1945, Masuknya pengaruh PKI Konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya